Penulis: Ishar Hafid
aceh.tagarutama.com, Fakfak – Demokrasi yang semestinya dipahami idealnya merupakan demokrasi yang berpegang teguh pada prinsip kebebasan berpendapat, transparansi dan tidak diskriminatif pada kelompok tertentu. Saat ini terdapat pergeseran lanskap politik kontemporer yang pada akhirnya merubah tantangan global yang dinamis bagi demokrasi. Lanskap ini dibentuk oleh globalisasi, perubahan kekuatan geopolitik, perubahan peran dan struktur organisasi dan lembaga nasional.
Demokrasi kian menghadapi tantangan internal, misalnya dinamika pemilu yang keras sehingga para pemimpin politik tidak mau menghormati hasil pemilu atau menyerahkan kekuasaan secara damai sehingga menimbulkan polarisasi politik yang tajam. Hal itu bisa mengarah pada kemunduran demokrasi. Semakin menurunnya kepercayaan rakyat terhadap institusi politik dan sistem demokrasi, khususnya partai politik dan politisi, membuat warga negara mencari jalur alternatif untuk dialog dan keterlibatan politik, yang didukung oleh media sosial contohnya melalui demontrasi di jalan.
Kapitalisasi negara untuk memfasilitasi perilaku koruptif yang akan merusak integritas sistem politik dan demokrasi.
Papua barat khususnya wilayah yang terletak di sebelah timur Indonesia juga merasakan pergeseran kepercayaan terhadap demokrasi.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggambarkan capaian pelaksanaan demokrasi di Indonesia melalui 3 (tiga) aspek,yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Data IDI merupakan fakta demokrasi yang terjadi pada 34 provinsi di Indonesia yang dikumpulkan dari berita di media massa, dokumen instansi/peraturan daerah, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
Berdasarkan Data Statistik dari Badan Pusat Statistik Papua Barat, capaian kinerja demokrasi di Provinsi Papua Barat sejak 12 tahun pengukuran menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Dinamika sosial dan politik yang mewarnai proses demokrasi di Papua Barat telah menyebabkan pergeseran IDI dari kinerja sedang menjadi buruk pada beberapa tahun, yaitu 2015, 2018, dan 2019.
Namun demikian, pada tahun 2020 kinerja demokrasi di provinsi ini dapat terangkat kembali menjadi kualitas sedang. Faktor utama yang mendorong adanya perbaikan proses demokrasi di Papua Barat pada tahun 2020 adalah membaiknya indeks aspek kebebasan sipil. variabel pembangun aspek kebebasan sipil tercatat menunjukkan perbaikan positif.
Sementara itu, indeks aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi justru mengalami sedikit kemunduran. Hal ini terutama dipicu dari menurunnya jumlah kritik/masukan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan turunnya indeks pada variabel peran DPRD.
Dikatakan situasi sosial politik yang mempengaruhi IDI Papua Barat pada tahun 2020 diantaranya adalah Pemilukada serentak di 9 kabupaten di Papua Barat, situasi pandemi Covid-19, dan pengumuman hasil penerimaan CPNS tahun 2020. (Data BPS).
Baca juga: Pemilu sebagai Ajang Pertarungan Gagasan, Masyarakat di Tuntut Bijak Memilih.
Lalu mengapa wilayah Papua Barat yang selalu berada pada level demokrasi yang sedang, cenderung tidak mencapai level yang sempurna?Jawabannya terletak pada kebebasan sipil walapun IDI mencatat adanya trend positif akan tetapi kenaikannya tidak terjadi secara signifikan. Hak konstitusi memberikan jaminan untuk setiap warga negara, amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam prakteknya masih banyak minoritas kesulitan menyuarakan pendapatnya.
Hak asasi manusia masih dikompromikan dan belum dijunjung cukup tinggi, sementara kontrol media masih ketat dilakukan pemerintah dan kebebasan dalam mewartakan suatu isu menjadi persoalan.
Selanjutnya lembaga legislatif atau DPRD yang harusnya menjadi wakil rakyat, yang diamanatkan oleh rakyat untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, malah melenggang manis hingga seolah lupa akan sumpah dan janjinya.
Kondisi-kondisi inilah yang membuat wilayah Papua barat masih masuk pada level sedang dan bisa kemungkinan mengalami penurunan.
